Selamat Datang di Website Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Korda Sulawesi Utara
 

Minggu, Mei 22, 2011

Nazaruddin: Mahfud MD Pembohong Besar!

0 komentar
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com — Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin tidak terima semua tudingan yang diungkap oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Nazaruddin mengaku akan mengambil langkah hukum. Namun, rencana ini masih ia pertimbangkan secara matang.
Itu fitnah semua. Pak Mahfud telah fitnah saya. Pak Mahfud pembohong besar. Ya, saya pertimbangkan, kemungkinan mengambil langkah hukum.
-- Muhammad Nazaruddin


"Itu fitnah semua. Pak Mahfud telah fitnah saya. Pak Mahfud pembohong besar. Ya, saya pertimbangkan, kemungkinan mengambil langkah hukum," kata Nazaruddin kepada Tribunnews.com di Jakarta, Sabtu (21/5/2011).
Ia menegaskan, dirinya hingga kini sama sekali tidak pernah berbincang secara langsung dengan Mahfud MD. Nomor telepon milik Mahfud MD saja Nararuddin mengaku tak punya.
"Jadi, urusan apa saya memberi uang kepada Setjen MK sebanyak itu? Kasus apa sampai saya harus beri uang sebanyak itu," ujarnya seraya mempertanyakan motif Mahfud MD membeberkan masalah pemberian cuma-cuma dana senilai Rp 120 dollar Singapura.
"Siapa yang kasih? Dan apa urusannya saya di MK. Dan urusan apa saya kasih ke (setjen) MK?" tanya Nazaruddin. "Pak Mahfud lebih tahu hukum. Jadi, tolong tanyakan apa maksudnya ia berbicara fitnah seperti itu."
Nazaruddin menambahkan, justru Setjen MK yang kerap berhubungan dengannya dalam kapasitasnya sebagai anggota panggar Komisi III DPR.
"Setjen MK sering datang ke kami. Sering menjelaskan rinci baik pengadaan barangnya dan keperluan di MK. Semua anggaran MK itu yang mengelola Setjen. Jadi, apa yang sudah diungkapkan itu adalah fitnah," urainya.
Seperti yang diberitakan, Jumat (20/5/2011), Mahfud MD menggelar jumpa pers bersama dengan Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD). Dalam kesempatan itu diungkap, Nazaruddin pada tahun lalu memberikan uang senilai 120.000 dollar Singapura atau Rp 828 juta kepada Sekjen MK Janedri.
Uang itu, menurut Mahfud, kemudian langsung dikembalikan ke rumah Nazaruddin di Pejaten, Pasar Minggu. Saat dikembalikan, juga disertakan tanda terima. (Rachmat Hidaya)

Sumber : http://www.kompas.com
Read more...

Amien Rais: Nazaruddin Sebaiknya Mundur

0 komentar

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais menyarankan agar Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin, yang terlibat dalam kasus dugaan suap Sesmenpora, sebaiknya mengundurkan diri dari DPR ataupun partainya. Alasannya, untuk menghindari spekulasi yang berkembang di publik dan menjaga nama baik partai yang telah mengusung Nazaruddin.
"Kalau yang saya baca di koran, memang bendahara umum ini sudah terserempet kasus dugaan korupsi. Namun, menurut saya, terserempetnya itu telak atau tidak, sebaiknya memang itu supaya enak bagi semua pihak, baiknya (Nazaruddin) mundur dulu," ujar Amien kepada wartawan seusai mengikuti sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (21/5/2011).
Namun, jika sudah mengundurkan diri, lanjut Amien, tim penyelidik harus terus mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Ia menilai, bisa saja di samping Nazaruddin terdapat beberapa pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang. "Jadi, saya pikir ini adalah sebuah ujian yang cukup menentukan bagi pemerintahan Pak SBY dan juga Partai Demokrat tentunya," katanya.
Sebelumnya, pada 21 April, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam di kantornya bersama Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang dan Manajer PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris. PT DGI adalah kontraktor proyek wisma atlet.
Nazaruddin adalah pendiri PT Anak Negeri. Nazaruddin tidak ambil pusing mengenai sejumlah pernyataan agar ia mundur sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Menurut Nazaruddin, ia tidak terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Nazaruddin tetap bekerja dan menjalankan aktivitasnya sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat.
Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by
Submer : http://nasional.kompas.com
Read more...

Kamis, Mei 19, 2011

20 Persen Kursi RSBI Untuk Siswa Miskin

0 komentar
TEMANGGUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 20 persen dari alokasi kursi di sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI) disediakan untuk siswa tidak mampu. Para siswa tersebut nantinya dapat bersekolah dengan beban biaya sekolah lebih ringan atau bahkan digratiskan sama sekali dari berbagai biaya apa pun.
Subsidi silang ini kami terapkan mulai dari pembayaran sumbangan pembangunan gedung saat masuk sekol ah hingga besaran SPP yang dibayar setiap bulannya.
-- Sri Rahayu
Wakil Kepala SMA Negeri 1 Temanggung Bidang Kesiswaan Dodi Sugiharto mengatakan, sama seperti tahun lalu, SMA Negeri 1 Temanggung siap menyediakan 248 kursi untuk siswa baru. Dari jumlah itu, 20 persen di antaranya disediakan untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.  Pihak sekolah akan membantu mencarikan program beasiswa yang dapat diikuti siswa sehingga tidak perlu membayar penuh keseluruhan biaya pendidikan di sekolah.
"Biasanya dari program beasiswa tersebut, siswa bisa mendapatkan keringanan biaya mulai 25 persen hingga 100 persen," ujarnya, Kamis (19/5/2011).
Penyediaan kursi khusus untuk siswa tidak mampu selalu dilakukan SMA Negeri 1 Temanggung. Kalangan siswa tidak mampu ini bahkan seringkali membanggakan sekolah karena memiliki prestasi menonjol.
Hal serupa juga dilakukan SMP Negeri 1 Muntilan, Kabupaten Magelang. Tahun ini sekolah tersebut menyediakan 164 kursi untuk siswa baru. Penanggungjawab Program RSBI SMP Negeri 1 Muntilan Sri Rahayu mengatakan, para siswa tidak mampu tersebut nantinya dapat keringanan biaya atau bahkan digratiskan dari biaya apa pun, karena mendapatkan subsidi silang dari siswa lain.
"Subsidi silang ini kami terapkan mulai dari pembayaran sumbangan pembangunan gedung saat masuk sekol ah hingga besaran SPP yang dibayar setiap bulannya," ujar Sri.
Tahun ini, SMP Negeri 1 Muntilan akan menambah fasilitas tiga laboratorium, yaitu laboratorium IPS, Matematika, dan laboratorium pengetahuan teknologi dasar, yang membutuhkan biaya sekitar Rp 400 juta. Biaya tersebut nantinya akan dibebankan kepada siswa, namun besar nominal yang ditanggung tergantung kemampuan wali murid masing-masing.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tri Marhaen Suhardono mengatakan, alokasi 20 persen kursi untuk siswa tidak mampu ini wajib disediakan RSBI.
"Penyediaan kursi untuk siswa tidak mampu ini benar-benar akan menegaskan bahwa RSBI adalah sekolah yang benar-benar mengutamakan keunggulan prestasi akademik, bukan semata-mata sekolah elit yang bisa menampung siapa saja yang berani membayar mahal," ujarnya. 

Sumber : http://www.kompas.com
Read more...

Punya 2 Balon, PDI-P Terancam Pecah

0 komentar
PATI, KOMPAS.com — Massa PDI-P di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terancam pecah menyusul konflik internal dua bakal calon bupati dari PDI-P, Sunarwi dan Imam Suroso.

Hingga penutupan masa perbaikan berkas persyaratan pada Kamis (19/5/2011), keduanya bersikeras mencalonkan diri.  
Bahkan, sekitar 200 pendukung Sunarwi mengepung Kantor Komisi Pemilihan Umum Pati untuk mengamankan pengembalian perbaikan berkas persyaratan Sunarwi. Mereka disinyalir bakal mencegat pengembalian berkas Imam Suroso.  
Anggota KPU Pati Divisi Sosialisasi, Ahmad Jukari, mengatakan, semula DPC PDI-P mendaftarkan Imam Suroso dan Sujoko sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Pati pada 5 Mei. Pendaftaran itu atas rekomendasi surat DPP PDI-P dan diusung DPC PDI-P yang diketuai Sunarwi.  
Namun, pada 17 Mei atau beberapa hari setelah proses verifikasi calon rampung, DPC PDI-P mencabut berkas Imam Suroso-Sujoko. DPC PDI-P lalu mendaftarkan bakal calon baru, yakni Sunarwi dan Tejo Pramono.  
"Alasan pencabutan berkas Imam Suroso-Sujoko adalah berkas itu belum lengkap karena tidak ada tim sukses, laporan kekayaan bakal calon, dan laporan dana awal kampanye," kata Ahmad Jukari.  
Persoalannya, Ahmad Jukari menambahkan, keduanya bersikeras maju. Imam Suroso mendapat dukungan DPP PDI-P, sedangkan Sunarwi berpijak pada aspirasi semua anggota DPC PDI-P dan sejumlah peraturan.  
Terkait pencabutan bakal calon, hal itu bisa dilakukan partai politik selama masa perbaikan persyaratan. Hal itu diatur dalam Pasal 42 Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2010.  
Ketua KPU Pati Pramudya Budi Listyantoro menambahkan, pihaknya berkonsultasi dengan KPU Pusat dan Jawa Tengah. KPU memutuskan mengakui pasangan Sunarwi-Tejo Pramono dan menganulir pasangan Imam Suroso-Sujoko.  
Hal itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 42 Huruf b dan f. Berpijak dari aturan tersebut, kepengurusan DPC PDI-P Pati di bawah kepemimpinan Sunarwi dan Iriyanto sebagai ketua dan sekretaris merupakan kepengurusan yang sah dan berhak untuk melakukan pendaftaran, perbaikan, atau penggantian nama-nama calon yang diusung dari parpol tersebut.  
"Langkah Sunarwi dan Iriyanto mencabut berkas pendaftaran Imam Suroso-Sujoko dan menggantinya dengan nama-nama baru juga sah secara administratif," kata Pramudya.  
Ketua Infokom DPC PDI-P Pati M Sugihardi mengemukakan, pencalonan kepala daerah merupakan kewenangan DPC PDI-P, bukan DPP PDI-P. Begitu pula pencabutan bakal calon awal untuk digantikan atau bakal calon baru.  
"Hal itu merujuk pada Pasal 60 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.  
Menurut Sugihardi, massa DPC PDI-P Pati tidak akan terpecah antara pendukung Sunarwi dan Imam Suroso. DPC PDI-P Pati akan kembali berkonsolidasi mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.  
"Setidaknya, 5.782 struktural DPC dan PAC sudah menyatakan kesanggupannya mendukung Sunarwi," kata Sugihardi.  
Kedua bakal calon bupati dari PDI-P itu tidak berkomentar banyak terkait hal tersebut. Sunarwi mengakui, pengajuannya berdasarkan aspirasi semua pengurus dan anggota DPC.  
Dia menyerahkan keputusan penetapan bakal calon kepada KPU Pati. Sementara Imam Suroso menyerahkan persoalan itu kepada DPP PDI-P. 

Sumber : http://www.kompas.com
Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by
Read more...

pROgREsiF, rEVOlUsIONEr, VISIoNer

0 komentar
pROgREsiF, rEVOlUsIONEr, VISIoNer



Menguatnya rezim Kapitalisme-Imperialisme dalam percaturan politik internasional dan menghegemoninya Neo-liberalisme dalam seluruh lini sektor pembangunan nasional hingga unit-unit terkecil terbukti selain menyebabkan pemiskinan sistemik dan exploitasi sumber daya enerji yang pro Modal-Imperialis, juga menciptakan degradasi nasional yang sistemik akan jiwa, semangat, moralitas, pola pikir dan kebijakan yang terus menjauh dari prinsip nasionalisme-kebangsaan. Tak ada kekuatan perlawanan, bahkan kekuatan nasionalis yang ada telah erpecah dalam fragmentasi pragmatislne politik.


Massifnya budaya individualisme, hedonistik, anti sosial dan semakin melemahnya garis merah nasionalisme Indonesia-Gotong Royong-menggugah bangkitnya kesadaran kebangsaan kaum muda untuk menemukan, menggali, mengkaji dan mengembangkan kembali jati din bangsa, jiwa ibu pertiwi, amanat penderitaan rakyat dan tugas peran sejarah perjuangan kaum muda mahasiswa yang progresif-revolusioner dan visioner-dalam konteks nasionalisme Indonesia. Jalan untuk menemukan identitas itu ditempuh melalui penguatan ideologi dan garis perjuangan dalam konteks nasionalisme lndonesia yang orisinil, dalam bentuk memahami kembali secara komprehensif, holistik dan kritis dari ideologi founding father's bangsa, yakni Sosio Nasionalisme-Sosio Demokratik yang berKetuhanan Maha Esa.
Read more...

Pimpinan DPR: Setjen Punya Hak Somasi FITRA

0 komentar
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menegaskan Sekretariat Jenderal DPR RI juga memiliki hak untuk melayangkan somasi jika merasa difitnah atau disudutkan oleh pernyataan dari pihak lain. Menurut Priyo, keberatan atau somasi tak harus dilakukan oleh pimpinan DPR saja. Seperti diketahui, Setjen melayangkan somasi terhadap Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA) yang merilis besaran tunjangan pulsa anggota Dewan sebesar Rp14 juta per bulan.

"Nanti akan saya cek. Tetapi, Sekjen sudah tentu punya hak. Individu-individu kalau terhina juga punya hak. Saya pasti akan menyarankan ke Sekjen sudahlah kita maafkan, tapi janganlah menuduh tanpa dasar. Dia (Sekjen) kan mengatur dari seluruh anggaran yang ada," katanya di Gedung DPR RI, Rabu (18/5/2011).
Pernyataan Priyo ini membantah penilaian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa somasi yang dilayangkan Setjen DPR RI terhadap rilis FITRA tentang tunjangan pulsa bagi anggota DPR justru melanggar Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa pimpinan DPR terdiri dari satu ketua dan empat orang sebagai wakil ketua. Menurut FITRA, pasal ini menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan melakukan somasi seharusnya Ketua DPR sebagai juru bicara DPR.
Mengenai minimnya staf ahli di Setjen, Priyo menilai pemerintah sudah cukup mendukung dengan mengirimkan staf-staf ahli terbaiknya untuk mengurus kesekretariatan di lembaga legislatif. Priyo membantah bahwa dewan merasa dikibuli dengan kualitas staf-staf pemerintah yang ada di Sekjen DPR RI, termasuk ketika mengurus rencana pembangunan gedung baru DPR RI bersama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.
"Saya terus terang tidak tahu. Biarkan BURT sepenuhnya. Lama-lama sakit perut saya," tandasnya.
Polemik tentang tunjangan pulsa bagi wakil rakyat bermula dari rilis FITRA yang menyatakan bahwa setiap bulannya anggota Dewan menerima tunjangan pulsa sebesar Rp 14 juta. Jumlah ini masih ditambah dengan tunjangan sebesar Rp 20 juta setiap kali masa reses. Dalam setahun, terdapat lima kali masa reses, sehingga setiap anggota menerima ratusan juta rupiah. Namun, Setjen DPR membantah dengan menyatakan bahwa dalam pos anggaran Setjen dialokasikan Rp 96 juta untuk SMS gateway yang menginformasikan segala kegiatan kepada anggota.
Akan tetapi, dalam rincian penerimaan yang diterima anggota Dewan, terdapat nominal Rp 14.140.000 untuk pos komunikasi intensif, bukan uang pulsa. 

Sumber : kompas.com
Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by
Read more...

Foke: "Bukan Saya yang Ahli (Gempa)"

0 komentar
JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Alam Andi Arief sempat menuturkan bahwa Jakarta diprediksi bakal dilanda gempa hingga 8,7 skala Richter. Pusat gempa berada di Selat Sunda dan merupakan gempa purba, yang sempat melanda ribuan tahun lalu. Hanya saja, tidak diketahui kapan gempa besar itu akan menggetarkan Jakarta.
Saat ditanyakan soal ancaman bencana gempa ini di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pun sempat bernada tinggi. "Ada enggak ahli gempa di sini?" ketus Foke, sapaan akrabnya, Rabu (18/5/2011) di Polda Metro Jaya.
Foke ketika itu baru saja melakukan silaturahim dengan Panglima Kodam Jaya Mayjen Waris dan Kepala Polda Metro Jaya Irjen Sutarman. Seusai acara, DKI 1 itu langsung diberondong pertanyaan oleh para wartawan.
Saat ditanyakan lebih lanjut soal antisipasi yang akan dilakukan DKI terhadap kabar tersebut, Foke lagi-lagi tak mau berkomentar. Dengan nada kesal, ia mengatakan bahwa soal itu seharusnya diurusi para ahli dan dirinya bukanlah ahli itu.
"Serahkan kepada yang ahli! Bukan saya yang ahli! Warga tidak perlu gelisah menyikapi wacana gempa itu," tegas Foke sembari menyudahi sesi tanya jawab dan langsung berjalan menuju mobil dinasnya.
Menurut Andi Arief, gempa besar mungkin saja terjadi di Jakarta dan kekuatan bisa mencapai 8,7 skala Richter. Gempa itu merupakan gempa pengulangan pada zaman purba.
"Kita mencari sumber gempa yang sudah ada sejak zaman purba. Seperti tsunami di Aceh, sudah pernah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Bencana itu siklus, pasti mengulang seperti hukum kekekalan energi," kata Andi Arief. Saat ini, lanjutnya, pemerintah harus mengutamakan upaya mitigasi bencana dan persiapan infrastruktur komunikasi mana kala gempa besar menerpa Jakarta. 

Sumber : kompas.com
Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by
Read more...

Rabu, Mei 18, 2011

Hanya Siswa SD Kunjungi Museum Perjuangan

0 komentar
Hanya Siswa SD Kunjungi Museum Perjuangan

SAAT matahari di sepenggelan, pria sebaya Yasir Intajah (49), duduk dipelataran rumah dinas, memandangi pepohonan hijau depan rumahnya, sesekali pandangannya mengamati lalu-lalang kendaraan bermotor di ruas jalan Bethesda.

Sejak tahun 2000 dirinya dipercaya oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk menjaga, merawat dan menata keberadaan Museum Perjuangan.

Ayah beranak tiga tersebut meski sudah sedikit berambut uban semangatnya untuk menjaga lokasi peninggalan sejarah tersebut tak dipertanyakan lagi. "Pagi sore saya terus bersihkan," ujarnya.

Menurutnya, orang-orang yang berkunjung ke museum tak seramai yang diperkirakan. Mereka yang datang kebanyakan anak-anak Sekolah Dasar, dari kalangan umum masih banyak yang enggan singgah.

"Itu pun para siswa SD yang datang secara berkelompok, yang mengatasnamakan lembaga sekolah masing-masing," kata Yasir.

Padahal isi Museum Perjuangan sangat bersejarah, mengungkap kesaksian hidup perjuangan tentara Republik Indonesia memperebutkan kedaulatan bangsa dari tangan penjajah Belanda dan Jepang.

Di dalam ruangan 18 x 21 meter tersebut menyuguhkan beberapa benda-benda berupa foto dan buku mengenai peran perjuangan Kodam 13 Merdeka, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa menumpas geraka n pemberontakan yang mempengaruhi terhadap keutuhan bangsa dan negara.  

Berdirinya museum terjadi di tahun 1979, tutur Yasir. Persisnya tanggal 27 Februari diresmikan oleh Panglima Rudini Brigjen TNI, namun memasuki 14 Februari 1992 dilakukan renovasi oleh Dan Rem 131 Santiago Tedy Jusuf Kol Inf.

"Rencana akan ada tambahan lagi. Bekas senjata-senjata perang jaman dulu yang masih di Makasar akan dibawa kemari tapi kami masih terbentur dana," kata pria berpangkat Kopral Kepala Angkatan Darat ini.

Belum lama ini, ada beberapa orang memberi masukan kepada Yasir, lebih baik mengunjungi pusat perbelanjaan Mall karena masuk ke museum panas, sumpek, tak sejuk dan kurang mampu memberikan hiburan.

"Saya bilang saja dulu memperjuangkan kemerdekaan itu panasnya dan pengorbanannya lebih yang ada di suasana museum," ujar pria kelahiran Luwuk Sulawesi Tengah ini.     

Ditempat terpisah, Mahyudin Damis, Antropolog Sulawesi Utara, menuturkan, keberadaan museum di sebuah daerah itu memiliki banyak manfaat, satu di antaranya sebagai identitas kesukuan kebangsaan dan humonaria. Namun masalahnya, di Sulut hanya mengutamakan kemajuan dalam bidang ekonomi dan teknologi semata.

"Rasanya hambar dan kering jika humaniora di nomorduakan. Humaniora itulah kita bisa gali kearifan lokal," katanya.

Mahyudin menjelaskan, sebagai tawaran solutif, museum itu harus dikemas sesuai dengan kondisi masyarakat terkini, meski yang disuguhkan itu benda-benda purbakala. Kemas museum semenarik mungkin. "Mari kita ingat orang tua kita. Jangan lupakan pelajarannya," tuturnya. (budisusilo/manado.tribunnews.com)
Read more...

Momentum HARKITNAS, GMPI Korcab Manado Gelar Aksi Teatrikal

1 komentar
Momentum HARKITNAS,
GMPI Korcab Manado Gelar Aksi Teatrikal

MANADO - Dalam memperingati momentum hari kebangkitan nasional (Harkitnas) tahun 2011 ini, Gerakan Manasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Kordinator Cabang (Korcab) Manado akan menggelar aksi teatrikal. Dengan mengangkat topik "Fakta Tertindasnya Kaum Marhaen" GMPI Korcab Manado hendak menyampaikan pesan moral terkait kondisi kekinian bangsa dan negara yang tak mampu lagi memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi rakyatnya.

Kegiatan tersebut nantinya akan dilaksanakan di Taman Kesatuan Bangsa, Kawasan Pasar 45 Pusat Kota Manado Jumat (20/5). Zenith Anaada selaku Ketua GMPI Korcab Manado mengatakan kegiatan itu diharapkan nantinya bisa memberikan penyadaran kembali kepada segenap anak bangsa ini, bahwa di negeri yang kaya raya ini, ternyata masih cukup banya anak negeri yang tak mendapat hak yang mesti di dapatnya, "Rezim saat ini kurang mempedulikan nasib rakyat khususnya kaum marhaen dan proletar Indonesia, terkadang mereka menjadi korban percobaan strategi kebijakan dan arah pembangunan," ujar Zenith.

Kegiatan itu nantinya juga rencanaya akan melibatkan beberapa organisasi kemahasiswan lainya yang tentunya akan membentuk aliansi atau front, "Guna memaksimalkan acaranya, kami berniat mengajak kawan-kawan organisasi gerakan lainya, untuk masuk dalam front atau laiansi. dan hal ini telah dikordinasikan dengan Ketua GMPI Korda Sulut P.Susanto Amisan.
Read more...

Bendera Merah Putih Berkibar di Puncak Denali

0 komentar
KOMPAS.com — Tim Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia (Seven Summits) berhasil menancapkan bendera Merah Putih setelah mendaki puncak tertinggi di Alaska, Amerika Serikat, yaitu puncak Denali/Mc Kinley, pada 15/5/2011 (16/5/2011 pukul 12.15 WIB).


Tim berhasil kembali ke High Camp pada 16 Mei 2011 dalam keadaan sehat. Ada dua pendaki yang tidak berhasil mencapai puncak, tetapi belum diketahui pasti siapa karena kemungkinan putusnya hubungan telepon satelit antara Yoppi R Saragih, manajer tim ekspedisi dari Talkeetna, dan pendaki.
Namun, diketahui kemudian pendaki yang tidak berhasil mencapai puncak Denali adalah Ardeshir dan Popo. Sementara pendaki Wanadri yang berhasil mencapai puncak tertinggi di Alaska itu dilaporkan mencapai empat orang.

Sumber : http://www.kompas.com
Read more...

Harga Bensin Eceran Satu Botol, Rp 6.000

0 komentar
SAMARINDA, KOMPAS.com - Harga bensin eceran di Samarinda, Kalimantan Timur, dijual Rp 6.000 per botol, yang beratnya kurang dari 1 liter. Dari pantauan hingga Selasa (17/5/2011) petang, antrean bahan bakar minyak di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum masih terus dipadati puluhan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.
"Saya terpaksa membeli bensin eceran karena SPBU Gunung Lipan Samarinda Seberang, tutup akibat kehabisan bensin. Padahal, penjual bensin eceran tersebut berada di depan SPBU," ungkap Beni, warga Samarinda Seberang.
Warga Samarinda kata dia, merasa heran terjadinya antrean BBM di sejumlah SPBU, sementara penjual bensin eceran justru semakin marak.
"Jika SPBU buka, harga bensin eceran Rp 5.500 tetapi kalau tutup penjual eceran juga memanfaatkan dengan menaikkan Rp 6.000 per botol. Isinya sudah jauh berkurang dan tidak cukup lagi satu liter namun mau apalagi daripada harus mengantre hingga berjam-jam di SPBU," kata Beni.
Antrean BBM di sejumlah SPBU di Samarinda yang sudah berlangsung sejak sepekan terakhir, membuat sejumlah warga terpaksa membeli bensin eceran.
"Walaupun harganya mahal dan takarannya jauh berkurang tetapi saya lebih memilih membeli bensin eceran dibanding harus mengantre," kata seorang warga lainnya, Firman.
Dia mengatakan, biasanya membeli bensin di SPBU Rp 15.000 dan tangki motor sudah penuh tetapi jika membeli eceran Rp 20.000 baru penuh. Maraknya penjual bensin eceran di tengah kesulitan warga mendapatkan BBM di SPBU, membuat warga merasa heran.
"Kalau memang BBM dibatasi atau langka, mengapa justru penjual bensin eceran semakin menjamur. Mestinya, pemerintah tahu sebab sangat merugikan warga," kata Firman.
Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Samarinda, Komisaris I Nyoman Mertha Dana mengatakan, polisi akan menyelidiki kemungkinan adanya penimbunan terkait terjadinya antrean BBM di sejumlah SPBU di kota itu.
"Tidak menutup kemungkinan adanya oknum atau pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi seperti ini dengan melakukan penimbunan," ungkap I Nyoman Mertha Dana.
Polisi kata dia juga akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan SPBU untuk memantau distribusi BBM. "Kami akan mencoba berkoordinasi, baik dengan Pertamina maupun pihak SPBU untuk melakukan pengawasan terkait distribusi BBM sebagai upaya menghindari kemungkinan upaya penimbunan BBM itu," katanya.
Polisi lanjut dia akan menindak tegas oknum atau pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesulitan masyarakat mengantre BBM dengan melakukan penimbunan.
Selain penimbunan BBM polisi juga kata I Nyoman Mertha Dana akan menindak warga yang kedapatan membeli BBM menggunakan jeriken. "Kami juga meminta pihak SPBU untuk tidak melayani pembelian BBM khususnya bensin melalui jeriken atau wadah lain selain dari kendaraan. Kami juga akan tetap memantau jika ada warga yang memodifikasi tangki kendaraannya untuk melakukan kecurangan dan jika ditemukan akan kami tindak tegas," kata I Nyoman Mertha Dana.
Terkait penertiban bensin eceran yang marak di Samarinda, I Nyoman Mertha Dana mengaku polisi belum bisa mengambil langkah represif. "Kami hanya bisa mengimbau kepada petugas SPBU agar tidak melayani pembelian BBM dengan jeriken dan mengawasi warga yang melakukan pembelian secara berulang-ulang. Upaya ini sebagai cara menekan penjualan bensin eceran," ungkapnya.
Sementara, Kepala Satuan Binmas Polresta Samarinda, Komisaris Musrifin Umar mengatakan, juga telah melakukan upaya preventif yakni dengan mengimbau masyarakat yang tengah mengantre di SPBU untuk tetap tertib dan tidak berlaku curang dengan membeli BBM khususnya bensin secara berlebihan.
"Kami hanya bisa melakukan langkah preventif yakni memberikan imbauan kepada masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan mengantre di SPBU dengan tertib," ungkap Musrifin Umar.
Antrean panjang di sejumlah SPBU di Samarinda lanjut dia belum menjadi keresahan masyarakat. "Antrean BBM baru berlangsung sekitar empat hari dan sejauh ini masih dalam tahap wajar sehingga belum perlu dilakukan pengamanan ekstra," kata Musrifin Umar.

Sumber : http://kompas.com
Read more...

Polri Diminta Bentuk Tim Investigasi

0 komentar
JAKARTA, KOMPAS.com — Baku tembak antara Tim Densus 88 Antiteror Polri dan dua terduga teroris, Sigit Qurdowi dan Hendrodi, di Jalan Pelajar Pejuang, Cemani, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (14/5/2011) pukul 01.15 WIB, mengakibatkan seorang pedagang angkringan bernama Nur Iman tewas tertembak.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, meminta agar Polri membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kejadian tersebut, apakah terjadi karena kelalaian prosedur kepolisian atau tidak.

"Kepolisian harus membuat tim investigasi. Agar kronologis, seperti posisi teroris saat itu d imana, lalu, korban sipil juga, dan kondisi-kondisi lainnya. Agar kita bisa tahu secara jelas dan rinci apakah itu memang kelalaian, atau barangkali dalam keadaan di luar itu, katakanlah kondisi yang tidak memungkinkan," ujar Hasanuddin ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (17/5/2011).

Hasanuddin menuturkan, jika dalam penemuan bukti lapangan hal tersebut merupakan kelalaian, Polri harus memberikan sanksi terhadap anggotanya. "Jika memang ada kelalaian, ya, harus diberikan tindakan kepada oknum Densus 88 yang menembak itu," ujarnya.

Namun, menurut Hasanuddin, kemungkinan tertembaknya Nur Iman terjadi karena situasi yang gelap sehingga penembak tidak bisa membedakan wajah warga sipil dan teroris. Pasalnya, berdasarkan pengalamannya sebagai anggota TNI, kondisi situasi di lapangan sering kali sulit ditebak ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok tersebut.

"Saya bukan membela, ya. Tentunya begini, walaupun ketika penggerebekan tersebut diyakini bahwa tidak ada warga sipil, seperti anak-anak, kemudian ibu-ibu, dan sebagainya, tetapi dalam keadaan gelap seperti itu barangkali agak susah. Ya, misalnya saja ketika dalam penggerebekan, orang membawa bungkusan saja, kan, bisa dikira dia membawa bom," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Hasanuddin, Polri harus cepat membuat tim investigasi untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Menurut dia, hasil investigasi tersebut juga harus diumumkan kepada publik agar tidak terus menimbulkan polemik di masyarakat. "Tapi, barangkali juga nanti saya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar kasus-kasus seperti ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi mereka," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusdokkes Polri Komisaris Besar Anton Castilani dalam jumpa pers di Mabes Polri, Minggu (15/5/2011) kemarin, menyatakan, berdasarkan penuturan Kapolda Jawa Tengah Edward Aritonang, setelah sempat berkejar-kejaran dengan Tim Densus 88 Antiteror, Sigit dan Hendro melepaskan tembakan. Sayangnya, tembakan tersebut ada yang mengenai Nur Iman yang berada di tempat kejadian. "Yang bersangkutan (Nur Iman) akhirnya terkena tembakan saat kejadian itu," kata Anton

Sementara ini polisi baru menyita barang bukti dari para tersangka, yaitu dua senjata api jenis FN, satu jenis Baretta, satu granat manggis aktif, dan sekitar 100 peluru untuk FN. 

Sumber : http://kompas.com
Read more...

Senin, Mei 16, 2011

Waspadai Daya Tarik Korupsi

0 komentar

KOMPAS.com - Di Kongo (Zaire) ketika dipimpin diktator Mobutu Sese Seko (1965-1997), praktik korupsi benar-benar masif dan berkelindan dengan birokrasi. Para pegawai rendahan dan penduduk dibiarkan berkorupsi kecil-kecilan agar terhindar dari mati kelaparan. Korupsi yang merajalela dimaknai sebagai tindakan memberikan uang ”untuk jajan anak-anak” atau ”menambah uang belanja sampai akhir bulan”.
Dalam konteks yang mirip, kita tak ingin pemaknaan keliru itu terjadi di Indonesia. Namun, kasus-kasus korupsi yang setiap saat terbongkar membuat merinding. Kasus terakhir adalah tertangkapnya Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dengan barang bukti cek Rp 3,2 miliar serta uang tunai berupa 128.148 dollar AS, 13.070 dollar Australia, 1.955 euro, dan Rp 73,171 juta, yang diduga terkait suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang untuk persiapan SEA Games. 
Selain Wafid yang tertangkap tangan oleh KPK di kantornya, dua orang juga menjadi tersangka, yaitu Mohammad El Idris dan Mindo Rosalina Manulang. Kasus itu juga menyebut-nyebut politikus Partai Demokrat, yaitu Bendahara Umum M Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Kini, semua dugaan itu tengah diurai KPK.
Perselingkuhan korupsi dan politikus memang bukan yang pertama terdengar. Beberapa kasus korupsi umumnya melibatkan politikus yang mengendalikan negeri ini. Sejak reformasi tahun 1998 yang menolak korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), korupsi justru malah tumbuh subur. Pelaku korupsi makin meluas, terlebih aparat negara yang seharusnya..........(selengkapnya baca Harian Kompas, Senin 16 Mei 2011, halaman 2)

Sumber :
Kompas Cetak
Read more...

Minggu, Mei 15, 2011

Relevansi Trisakti Kemerdekaan

0 komentar
NEGARA KEBANGSAAN DI TENGAH PUSARAN GLOBALISASI:
RELEVANSI TRISAKSI KEMERDEKAAN

Tantangan Kekinian Negara Kebangsaan

Dewasa ini negara kebangsaan Indonesia menghadapi kompleksitas masalah yang demikian besar. Globalisasi yang ditandai dengan maju pesatnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh yang tidak terhindarkan bagi semua negara di dunia. Dunia telah menyempit menjadi desa kecil dimana kejadian di satu belahan dunia dapat diketahui saat itu juga di belahan dunia lainnya. Penyempitan ruang dan waktu dalam globalisasi dibarengi dengan nilai dan budaya ikutan yang saling berebut pengaruh dalam struktur masyarakat dunia.
Paska berakhirnya perang dingin pada 1989, rezim demokrasi liberal dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal diterapkan negara-negara di dunia. Neoliberalisme dan pasar bebas sebagai sistem ekonomi didorong-terapkan keberbagai negara di dunia setelah sistem komunisme runtuh. Negara-negara maju dengan sangat keras mengarahkan dua agenda ini—demokrasi liberal dan neoliberalisme—menjadi sistem politik dan sistem ekonomi bagi negara-negara lainnya. Hegemoni, infiltrasi dan pemaksaan dilakukan melalui berbagai forum seperti WTO, PBB, IMF dan lain-lain, serta melalui berbagai bentuk, mulai dari yang soft seperti skema bantuan internasional, hingga yang hard seperti operasi penggulingan rezim yang sedang berkuasa. Bukan itu saja, gabungan demokrasi liberal dan neoliberalisme juga membawa gagasan untuk membatasi peran negara dalam kehidupan warganya. Dampak dari gagasan dan kebijakan di atas berimbas pula pada negara kebangsaan Indonesia. Indonesia telah lama dibuat terseok-seok dalam menjaga kedaulatan politik dan kemandirian ekonominya oleh negara-negara maju. Bentuk yang paling kongkrit adalah ditandatanganinya letter of intent antara pemerintah Indonesia dengan IMF yang bermakna menempatkan Indonesia sebagai pesakitan di hadapan lembaga internasional itu.
Di bidang budaya, konsumerisme, materialisme dan individualisme telah menjadi life style dalam globalisasi. Konsumerisme, materialisme dan individualisme dipromosikan dengan gencar melalui berbagai media seperti TV, film, novel, majalah, mode, fashion, dan sebagainya. Masyarakat Indonesia yang tumbuh dalam budaya komunalisme, voluntarisme dan gotong royong lambat laun mulai terkikis menjadi masyarakat yang mendasari pola hidupnya atas semangat untung rugi dan kalkulasi.
Tantangan kekinian negara kebangsaan Indonesia bukan hanya globalisasi, tetapi juga maraknya semangat lokalitas, etnisitas dan fundamentalisme sebagai bentuk perlawanan dari unilateralisme dan homogenisasi yang merupakan watak globalisasi. Isu pemisahan daerah dari NKRI, sentimen putra daerah dan konflik dengan membawa serta sentimen agama merupakan contoh mutakhir dari perkembangan ini. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia dewasa ini oleh karenanya menghadapi tantangan dari dua arah sekaligus, globalisasi di satu sisi dan lokalitas, etnisitas dan fundamentalisme di sisi yang lain.
Relevansi Trisakti Kemerdekaan
Di tengah realita dunia yang mengglobal dan kompleksitas masalah di atas patut kiranya kita pertanyakan, dengan cara apa negara kebangsaan Indonesia mampu bertahan dan eksis?
Negara kebangsaan Indonesia didirikan dengan berfondasikan pada Pancasila sebagai weltanschauung. Dalam pidatonya yang terkenal pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyatakan bahwa bangsa Indonesia dibentuk karena adanya kehendak dari beragam etnis, suku, agama dan budaya untuk bersatu menjadi sebuah bangsa. Nasionalisme Indonesia yang bersanding dengan internasionalisme atau peri kemanusiaan merupakan dua dasar dari lima dasar bagi negara kebangsaan Indonesia untuk berdiri tegak di tengah fenomena globalisasi dewasa ini. Negara kebangsaan Indonesia tetap penting untuk menjadi jembatan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan untuk melindungi rakyat Indonesia yang mayoritas miskin dan bodoh dari berbagai bentuk kapitalisasi oleh negara-negara maju. Dasar nasionalisme yang tidak chauvanistik dan internasionalisme berdasarkan kesetaraan kemanusiaan sesungguhnya merupakan jawaban bagi negara kebangsaan Indonesia untuk mengambil peran dalam kancah dunia secara aktif dengan tanpa mengorbankan kepentingan nasionalnya.
Trisakti kemerdekaan, yaitu berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya yang menjadi tema pokok seminar ini harus menjadi landasan bagi negara bangsa Indonesia untuk tetap bertahan dan eksis dalam era globalisasi ini. Di tengah desakan penyeragaman politik, ekonomi dan budaya, peneguhan sikap pemimpin dan rakyat Indonesia untuk membawa panji trisakti kemerdekaan merupakan sebuah kemestian.
Berdaulat dalam politik bermakna segala pengaturan peri kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada mandat rakyat. Kedaulatan politik dibangun dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dan bukan diatur oleh pihak luar.
Kemandirian dalam ekonomi bermakna pengaturan peri kehidupan ekonomi harus didasarkan pada tujuan akhir mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tanah, air dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan sepenuhnya bagi kemakmuran warga bangsa. Eksploitasi dan penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh pihak asing secara besar-besaran dan serampangan harus dihentikan, namun kerja sama ekonomi dan investasi yang saling menguntungkan penting digiatkan. Ekonomi Indonesia harus berjalankan dengan didasarkan pada pemikiran dan kebijakan yang direncanakan oleh rakyat dan pemerintah sendiri, dan bukannya paket dari pihak luar sebagaimana terjadi saat ini.
Read more...

Pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa

0 komentar

Pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa

     Dalam keadaan yang mulai terkendali setelah mencekam selama beberapa hari sejak tertembaknya mahasiswa Trisakti dan terjadinya kerusuhan besar di Indonesia, tanggal 18 Mei 1998 hari Senin siang, ribuan mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR/MPR dan dihadang oleh tentara yang bersenjata lengkap, bukan lagi aparat kepolisian. Tuntutan mereka yang utama adalah pengusutan penembakan mahasiswa Trisakti, penolakan terhadap penunjukan Soeharto sebagai Presiden kembali, pembubaran DPR/MPR 1998, pembentukan pemerintahan baru, dan pemulihan ekonomi secepatnya. 

          Kedatangan ribuan mahasiwa ke gedung DPR/MPR saat itu begitu menegangkan dan nyaris terjadi insiden. Suatu saat tentara yang berada di depan gedung atas tangga sempat mengokang senjata mereka sehingga membuat panik para wartawan yang segera menyingkir dari arena demonstrasi. Mahasiswa ternyata tidak panik dan tidak terpancing untuk melarikan diri sehingga tentara tidak dapat memukul mundur mahasiswa dari gedung DPR/MPR. Akhirnya mahasiswa melakukan pembicaraan dengan pihak keamanan selanjutnya membubarkan diri pada sore hari dan pulang dengan menumpang bus umum.

            Keesokan harinya mahasiswa yang mendatangi gedung DPR/MPR semakin banyak dan lebih dari itu mereka berhasil menginap dan menduduki gedung itu selama beberapa hari. Keberhasilan meduduki gedung DPR/MPR mengundang semakin banyaknya mahasiswa dari luar Jakarta untuk datang dan turut menginap di gedung tersebut. Mereka mau menunjukkan kalau reformasi itu bukan hanya milik Jakarta tapi milik semua orang Indonesia.
         Soeharto akhirnya menyerah pada tuntutan rakyat yang menghendaki dia tidak menjadi Presiden lagi, namun tampaknya tak semudah itu reformasi dimenangkan oleh rakyat Indonesia karena ia meninggalkan kursi kepresidenan dengan menyerahkan secara sepihak tampuk kedaulatan rakyat begitu saja kepada Habiebie. Ini mengundang perdebatan hukum dan penolakan dari masyarakat. Bahkan dengan tegas sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa Habiebie bukan Presiden Indonesia. Mereka tetap bertahan di gedung DPR/MPR sampai akhirnya diserbu oleh tentara dan semua mahasiswa digusur dan diungsikan ke kampus-kampus terdekat. Paling banyak yang menampung mahasiswa pada saat evakuasi tersebut adalah kampus Atma Jaya Jakarta yang terletak di Semanggi.
Read more...

Tragedi Trisakti

0 komentar

Tragedi Trisakti

 Kejatuhan perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 membuat pemilihan pemerintahan Indonesia saat itu sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa ini supaya dapat keluar dari krisis ekonomi. Pada bulan Maret 1998 MPR saat itu walaupun ditentang oleh mahasiswa dan sebagian masyarakat tetap menetapkan Soeharto sebagai Presiden. Tentu saja ini membuat mahasiswa terpanggil untuk menyelamatkan bangsa ini dari krisis dengan menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden. Cuma ada jalan demonstrasi supaya suara mereka didengarkan.Demonstrasi digulirkan sejak sebelum Sidang Umum (SU) MPR 1998 diadakan oleh mahasiswa Yogyakarta dan menjelang serta saat diselenggarakan SU MPR 1998 demonstrasi mahasiswa semakin menjadi-jadi di banyak kota di Indonesia termasuk Jakarta, sampai akhirnya berlanjut terus hingga bulan Mei 1998. Insiden besar pertama kali adalah pada tanggal 2 Mei 1998 di depan kampus IKIP Rawamangun Jakarta karena mahasiswa dihadang Brimob dan di Bogor karena mahasiswa non-IPB ditolak masuk ke dalam kampus IPB sehingga bentrok dengan aparat. Saat itu demonstrasi gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tingi di Jakarta merencanakan untuk secara serentak melakukan demonstrasi turun ke jalan di beberapa lokasi sekitar Jabotabek.Namun yang berhasil mencapai ke jalan hanya di Rawamangun dan di Bogor sehingga terjadilah bentrokan yang mengakibatkan puluhan mahasiswa luka dan masuk rumah sakit.

Setelah keadaan semakin panas dan hampir setiap hari ada demonstrasi tampaknya sikap Brimob dan militer semakin keras terhadap mahasiswa apalagi sejak mereka berani turun ke jalan. Pada tanggal 12 Mei 1998 ribuan mahasiswa Trisakti melakukan demonstrasi menolak pemilihan kembali Soeharto sebagai Presinden Indonesia saat itu yang telah terpilih berulang kali sejak awal orde baru. Mereka juga menuntut pemulihan keadaan ekonomi Indonesia yang dilanda krisis sejak tahun 1997.
Mahasiswa bergerak dari Kampus Trisakti di Grogol menuju ke Gedung DPR/MPR di Slipi. Dihadang oleh aparat kepolisian mengharuskan mereka kembali ke kampus dan sore harinya terjadilah penembakan terhadap mahasiswa Trisakti. Penembakan itu berlansung sepanjang sore hari dan mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia dan puluhan orang lainnya baik mahasiswa dan masyarakat masuk rumah sakit karena terluka.
Sepanjang malam tanggal 12 Mei 1998 hingga pagi hari, masyarakat mengamuk dan melakukan perusakan di daerah Grogol dan terus menyebar hingga ke seluruh kota Jakarta. Mereka kecewa dengan tindakan aparat yang menembak mati mahasiswa. Jakarta geger dan mencekam.
Read more...

Selasa, April 26, 2011

0 komentar
Progresif, Revolusioner, Visioner


Menguatnya rezim Kapitalisme-Imperialisme dalam percaturan politik internasional dan menghegemoninya Neo-liberalisme dalam seluruh lini sektor pembangunan nasional hingga unit-unit terkecil terbukti selain menyebabkan pemiskinan sistemik dan exploitasi sumber daya enerji yang pro Modal-Imperialis, juga menciptakan degradasi nasional yang sistemik akan jiwa, semangat, moralitas, pola pikir dan kebijakan yang terus menjauh dari prinsip nasionalisme-kebangsaan. Tak ada kekuatan perlawanan, bahkan kekuatan nasionalis yang ada telah erpecah dalam fragmentasi pragmatislne politik.
Massifnya budaya individualisme, hedonistik, anti sosial dan semakin melemahnya garis merah nasionalisme Indonesia-Gotong Royong-menggugah bangkitnya kesadaran kebangsaan kaum muda untuk menemukan, menggali, mengkaji dan mengembangkan kembali jati din bangsa, jiwa ibu pertiwi, amanat penderitaan rakyat dan tugas peran sejarah perjuangan kaum muda mahasiswa yang progresif-revolusioner dan visioner-dalam konteks nasionalisme Indonesia. Jalan untuk menemukan identitas itu ditempuh melalui penguatan ideologi dan garis perjuangan dalam konteks nasionalisme lndonesia yang orisinil, dalam bentuk memahami kembali secara komprehensif, holistik dan kritis dari ideologi founding father's bangsa, yakni Sosio Nasionalisme-Sosio Demokratik yang berKetuhanan Maha Esa.
Adanya stagnasi akut yang berkelanjutan dan kemunduran progresif-massif pergerakan kaum muda kekinian dalam membaca, memetakan, mensikapi dan mengaktualisasikan sikap gerak terhadap situasi masyarakat, negara bangsa dan Imperialisme Global ditambah pula melemahnya citra diri, peran dan tugas sejarah, nilai-nilai kejuangan dan kemenangan sistemik hegemoni liberalisme dalam seluruh aktivitas akademik dan sosial nyatanya semakin menciptakan degradasi, demoralisasi bahkan de-ideologisasi terhadap garis sejarah dan peran perjuangan kaum muda mahasiswa dalam kerangka national-interest, negara bangsa dan kemerdekaan bangsa seutuhnya.
Sekarang, diperlukan manifestasi perjuangan politik kaum muda mahasiswa untuk mendobrak tirani neoliberalisme-imperialisme dengan melakukan fullempowering (intellectual, potential, skill and material) dalam aktualisasi gerak sistemik-kolektif dan penguatan kesadaran kemerdekaan melalui advokasi pendidikan rakyat tertindas (marhaenimustadafiin) untuk merebut kekuasaan demi keadilan, kesejahteraan, kedaulatan prjlitik dan kemandirian ekonomi bangsa
Langkah progresif untuk menjawab tantangan besar bangsa dan sekaligus bukti nyata kebertanggungjawaban kaum muda adalah dengan mem bentuk fron/wadah dan jaringan perjuangan nasional kaum muda yang ideologis, sistemik, organisatoris, progresif serta massif. Sistematika kerja politik ini adalah ekspresi langkah maju kaum muda di dalam kerangka tugas mendobrak stagnasi pergerakan kaum muda Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan sejati bangsa.
Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Januari 2008, merupakan langkah bersejarah dan kami kaum muda lndonesia untuk mendeklarasikan berdirinya:
GMPI
(GERAKAN MAHASISWA PEMUDA INDONESIA)
Read more...

Rabu, Maret 30, 2011

Agenda Perubahan

Oleh: M. Danial Nafis 
Ketua Umum Kornas GMPI (2008-2010)

Berbicara Neoliberalisme, tidak lebih menegaskan eksploitasi, penindasan dan penjajahan kepada setiap manusia,lingkungan bahkan sebuah Negara. Neoliberalisme tidak lebih merupan “copy-paste” dari neo kolonialisme-Imperialisme, yang mengajarkan Hegemoni dan Negara menjadi sub ordinat kepentingan Empire Global. Sebuah Ideologi yang dilandasi Visi-Misi didukung strategi dan modus operandi Keserakahan ! jauh dari nilai-nilai kemanusian (Value of Humanities), sangat jauh dari equality and freedom dalam perspektif kemanusian peradaban (Madani Society).

Bicara Nasionalisme, adalah menguraikan dan menjaga kepentingan-kepentingan rakyat banyak, menjaga keseimbangan kepentingan seluruh elemen lokal-regional dan global, kepentingan untuk semua-ada harmonitas ! bukan eksploitasi. Nasionalisme mengajarkan penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, menghargai peradaban multicultural sebuah Bangsa. Nasionalisme melahirkan kebijakan ekonomi yang pro rakyat banyak, pemerataan dengan prinsip keadilan dan akses terhadap seluruh potensi yang dikelola oleh negara bukan penguasaan sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia oleh segelintir penguasa dan kroninya, yang melahirkan oligarki.

Neoliberalisme mengajarkan,mendidik dan menkondisikan Negara untuk melahirkan kebijakan anti rakyat, meninggalkan amanah yang diberikan oleh konstitusi untuk mengurus,memelihara dan melindungi rakyat. Kebijakan neoliberalisme, bukanlah teori bahkan ada dalam kamus ekonomi. Neoliberalisme adalah modus operandi dari keserakahan Kapitalisme yang mengajarkan penindasan, bukan kebersamaan apalagi kesetaraan. Negara dalam neoliberalisme haya sekedar diposisikan sebagai Jagal- Watch Dog kepentingan Multi National Corporate (MNC). MNC melakukan penunggangan massif terhadap fungsi Negara, bahkan yang terjadi, Pemerintah yang dipilih mensyaratkan selurus dengan kepentingan MNC. MNC menjadi Empire global, tanpa batas tanpa sekat, MNC menguasai hampir 70% putaran Ekonomi Dunia. Sebuah penjajahan tanpa pasukan bersenjata, menguasai tanpa pendudukan, tidak memiliki presiden dan pemerintahan, namun menguasai “kepala Negara” dan”pemerintahan” Negara-negara berkembang-dunia ketiga (termasuk Indonesia??).

Negara yang telah menjadi subordinat MNC dan Negara Imperialis, akan cenderung melaksanakan kebijakan politik yang psuedotik, sebatas kewajiban perhelatan prosedural, demokrasi yang dikembangkan juga demokrasi prosedur, karena scara substansi sudah dipangkasi secara massif. Maka tidaklah heran, jika ungkapan Andre Gunder Frank (1984) mengumpamakan hubungan hubungan negara-negara industri Barat dengan non-industri dunia ketiga sebagai rangkaian hubungan dominasi dan eksploitasi antara metropolis dengan satelit-satelitnya.

Dalam konteks Geopolitik Hari ini, Amerika Serikat dalam kepemimpinan Barack Obama, menyiratkan akan adanya sebuah perubahan (Change !) mendasar, apalagi Dunia lagi diterpa krisis financial, yang merupakan induk semang Neoliberalisme. Obama, melakukan public services besar-besaran dan melakukan nasionalisasi Industri-Industri besar serata melakukan Intervensi kepada lembaga-lembaga keuangan (Bail Out). Amerika Serikat (AS) sebagai pelopor neoliberalisme, mencoba berbelok haluan menuju negaa “kesejahteraan”, tapi apakah ini akan berhasil? ingat Keynisianisme akhirnya juga dibajak oleh kekuatan Neoliberalisme di pertengahan 80’an. Bukan saja AS, namun Uni Eropa , maupun Negara Industri Maju lain nya juga melihat adanya angin Perubahan ini, Melihat posisi MNC yang terlalu “dimanjakan”, menjadikan MNC sebuah Empire tersendiri, pengendalian terhadap MNC yang bebas control, melahirkan ketidakseimbangan social ekonomi Global, bahkan Terorisme yang lahir di Abad 21 ini, merupakan salah satu bentuk cerminan kuat “perlawanan” terhadap neoliberalisme (Hancurnya gedung WTC symbol global neoliberal). Indikasi kesadaran akan rusaknya tatanan Global akibat neoliberalisme, mulai dijadikan sebuah pijakan dan perspektif negara-negara Maju, Bagaimana dengan Negeri Kita Indonesia? Sudahkan pemimpin kita melihat arah perubahan ini atau malah masih tetap setia menjadi “komperador” kekuatan MNC ?

Indonesia dengan seluruh potensi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa, akan menjadi pusat strategi sumber daya alam dan energy. Namun Anugerah itu akan berubah menjadi Azab, bahkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, ketika seluruh potensi SDA hanya diserahkan untuk kepentingan MNC dan kaum Plutokratik (konglomerat politisi). Indonesia hanya akan dijadikan lahan “pertarungan” kepentingan kekuatan Global yang eksploitatif, seharusnya Rakyat Indonesia, dapat menjadikan SDA , sebagai kapitalisasi strategis, bukan menjual murah demi sebuah keberlanjutan kepemimpinan status quo,sekedar mewujudkan “keinginan” berkuasa, tanpa mengindahkan amanah penderitaan rakyat dan cita-cita pejuang pendiri Republik Indonesia.

Indonesia ditengah perubahan global hari ini, harusnya mampu membaca secara cermat perubahan situasi ini, Indonesia harus mampu melakukan reposisi bahkan mengambil momentum perubahan secara progresif. Penjajahan 350 tahun oleh VOC-Belanda,tidak akan mampu direbut, tanpa lahirnya pemimpin perjuangan yang progresif. Kemerdekaan tidak hanya ditunggu bahkan diharapkan. Perubahan dan kemerdekaan hanya bisa direbut dan diperjuangkan,khususnya oleh pemimpin dan pejuang progressif bersama seluruh rakyat. Mewujudkan perubahan membutuhan energi besar, lahir batin dan tentunya kekuatan-ketahanan dan istiqomah menjalankan prinsip-prinsip pembebasan rakyat.

Politik-Ekonomi dan Budaya, adalah pijakan mengukur kemerdekaan suatu bangsa. Apakah demokrasi politik-ekonomi dan Budaya kita hari ini, dibangun sekedar prosuderal-kerapuhan mental dan sekedar melaksanakan hajatan kepentingan MNC?, dapat kita lihat secara mendalam, apakah semua bangunan sistem demokrasi ekonomi-politik kita hari ini sudah selaras sesuai dengan Muqadimah UUD 1945 ? ataukah sudah sesuai dengan Ideologi PANCASILA?, masih sebuah utopia !

Perubahan adalah sebuah beban kewajiban sejarah bagi aktivis pergerakan progresif yang musti dirumuskan dan diperjuangkan, bukan lagi menjadi jargon apalagi perdebatan kosong. Kita merindukan kepemimpinan rakyat, bukan kepemimpinan salon-instan-kosmetik. Sudah waktunya kaum muda progresif bergerak maju menyongsong perubahan. Kaum muda yang memiliki kecerdasan lahir-batin dan ketahanan terhadap pragmatisme, sebuah pejuangan panjang,percaya akan proses, bukan sekedar orientasi hasil, apalagi kedudukan kekuasaan bersanding kezhaliman.
Read more...
 
GMPI KORDA SULUT © CopyRight2011 GMPI KORDA SULUT Website Design. oleh Andre Sulung